Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan pada 'pengenalan dan pelembagaan peyuluhan pertanian partisipatif ' antara lain adalah:
Sebuah proses pembelajaran pemberdayaan yang bermaksud untuk melakukan perbaikan yang terus menerus Memperkenalkan dan melembagakan
penyuluhan petanian partisipatif adalah sebuah proses belajar yang melibatkan pelatihan, lokakarya dan praktek. Berdasarkan dari pengalaman dan umpan balik dari lapangan dan yang diberikan pada lembaga, metode dan sistemnya terus-menerus dikembangkan dan dimodifikasi. Jadi ini adalah sebuah proses perkembangan yang terus berlanjut. Proses itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pada penyuluh dan badan-badan penyuluhan untuk meningkatkan pelayanan mereka, dan tentunya itu juga adalah proses pemberdayaan.
Terus menerus dan berorientasi aksi
Sebagai proses belajar yang berdasar pada konsep dan pengalaman, pelembagaan bukanlah soal pelatihan dan lokakarya internal. Penerapannya, itulah yang menjadi faktor kunci untuk kesuksesannya. Dalam setiap pelatihan, lokakarya dan pertemuan, perencanaan konkrit harus menjadi suatu hasil utama. Pelaksanaan rencana kerja dan umpan balik dari lapangan akan memberikan acuan baru terhadap tindakan dan pengembangan selanjutnya.
Berpusat pada manusia
Penyuluhan pertanian partisipatif dan pelembagaannya berpusat pada manusia dan bukan hanya berorientasi teknis. Pertanian dilakukan oleh masyarakat dan oleh karena itu penyuluhan pertanian harus bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan bukan untuk meningkatkan produktifitas pertanian atau berfokus pada teknologi. Para pihak yang terkait harus sensitive secara sosial, budaya, dan gender.
Solusi yang spesifik dan fleksibel, bukan cetak biru
Pengenalan dan pelembagaan penyuluh partisipatif haruslah berdasarkan atas keadaan, pengalaman nyata dan umpan balik dari masyarakat lokal. Tidak ada cetak biru (blue print) untuk pelembagaan penyuluh partisipatif, karenanya fleksibilitas lembaga pelaksana adalah suatu keniscayaan.
Bottom-up, tanggap terhadap isu gender dan lebih memperhatikan kelompok-kelompok marjinal
Penyuluhan pertanian partisipatif seyogyanya berbasis pada pengetahuan, pengalaman dan kebutuhan petani. Oleh sebab itu, partisipasi aktif para petani, petugas lapangan dan pihak-pihak terkait lainnya merupakan hal yang sangat esensial pada semua tahapan. Partisipasi kaum wanita dan kelompok-kelompok terpinggirkan / tersingkir dalam masyarakat harus mendapatkan perhatian khusus. Pelembagaan mestinya difokuskan pada pemberdayaan petani dan Penyuluh Pertanian, sehingga mereka bisa terlibat aktif dalam proses-proses pengambilan keputusan, dan membuat mekanisme yang memungkinkan proses ini bisa berjalan serta ikut merasakan inputnya. Kemitraan sejajar, pembagian tanggung jawab dan kekuatan merupakan hal yang inheren dalam pendekatan bottom-up.
Kepemerintahan yang baik
Untuk melakukan perbaikan terus menerus perlu lembaga pemerintah yang transparan dan bersih. Semua pihak harus terbuka untuk menerima masukan (kritik) dari orang lain, termasuk dari mereka yang berstatus sosial dan profesional lebih rendah. Jika tanpa keterbukaan dan praktek-praktek korupsi masih berlangsung, maka akan usaha-usaha perbaikan akan sia-sia belaka.
Holistik
Pelembagaan penyuluhan pertanian tidak hanya berfokus pada proses-proses ataupun metode-metode penyuluhan aktual semata (orientasi ekternal). Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah proses-proses internal, seperti manajemen, koordinasi dan komunikasi. Sebenarnya penyuluhan pertanian itu sendiri merupakan sesuatu yang multi disipliner dan tidak hanya berfokus pada salah satu sub-sektor atau aspek-aspek teknis saja.
Desentralisasi
Pelembagaan penyuluhan pertanian partisipatif adalah bagian inheren dari desentralisasi dan demokratisasi dan dapat memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat desa dan sistem perencanaan bottom-up yang baru. (Lihat juga 'bottom-up').
Terus menerus dan berorientasi aksi
Sebagai proses belajar yang berdasar pada konsep dan pengalaman, pelembagaan bukanlah soal pelatihan dan lokakarya internal. Penerapannya, itulah yang menjadi faktor kunci untuk kesuksesannya. Dalam setiap pelatihan, lokakarya dan pertemuan, perencanaan konkrit harus menjadi suatu hasil utama. Pelaksanaan rencana kerja dan umpan balik dari lapangan akan memberikan acuan baru terhadap tindakan dan pengembangan selanjutnya.
Berpusat pada manusia
Penyuluhan pertanian partisipatif dan pelembagaannya berpusat pada manusia dan bukan hanya berorientasi teknis. Pertanian dilakukan oleh masyarakat dan oleh karena itu penyuluhan pertanian harus bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan bukan untuk meningkatkan produktifitas pertanian atau berfokus pada teknologi. Para pihak yang terkait harus sensitive secara sosial, budaya, dan gender.
Solusi yang spesifik dan fleksibel, bukan cetak biru
Pengenalan dan pelembagaan penyuluh partisipatif haruslah berdasarkan atas keadaan, pengalaman nyata dan umpan balik dari masyarakat lokal. Tidak ada cetak biru (blue print) untuk pelembagaan penyuluh partisipatif, karenanya fleksibilitas lembaga pelaksana adalah suatu keniscayaan.
Bottom-up, tanggap terhadap isu gender dan lebih memperhatikan kelompok-kelompok marjinal
Penyuluhan pertanian partisipatif seyogyanya berbasis pada pengetahuan, pengalaman dan kebutuhan petani. Oleh sebab itu, partisipasi aktif para petani, petugas lapangan dan pihak-pihak terkait lainnya merupakan hal yang sangat esensial pada semua tahapan. Partisipasi kaum wanita dan kelompok-kelompok terpinggirkan / tersingkir dalam masyarakat harus mendapatkan perhatian khusus. Pelembagaan mestinya difokuskan pada pemberdayaan petani dan Penyuluh Pertanian, sehingga mereka bisa terlibat aktif dalam proses-proses pengambilan keputusan, dan membuat mekanisme yang memungkinkan proses ini bisa berjalan serta ikut merasakan inputnya. Kemitraan sejajar, pembagian tanggung jawab dan kekuatan merupakan hal yang inheren dalam pendekatan bottom-up.
Kepemerintahan yang baik
Untuk melakukan perbaikan terus menerus perlu lembaga pemerintah yang transparan dan bersih. Semua pihak harus terbuka untuk menerima masukan (kritik) dari orang lain, termasuk dari mereka yang berstatus sosial dan profesional lebih rendah. Jika tanpa keterbukaan dan praktek-praktek korupsi masih berlangsung, maka akan usaha-usaha perbaikan akan sia-sia belaka.
Holistik
Pelembagaan penyuluhan pertanian tidak hanya berfokus pada proses-proses ataupun metode-metode penyuluhan aktual semata (orientasi ekternal). Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah proses-proses internal, seperti manajemen, koordinasi dan komunikasi. Sebenarnya penyuluhan pertanian itu sendiri merupakan sesuatu yang multi disipliner dan tidak hanya berfokus pada salah satu sub-sektor atau aspek-aspek teknis saja.
Desentralisasi
Pelembagaan penyuluhan pertanian partisipatif adalah bagian inheren dari desentralisasi dan demokratisasi dan dapat memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat desa dan sistem perencanaan bottom-up yang baru. (Lihat juga 'bottom-up').
Tidak ada komentar:
Posting Komentar